<style>.lazy{display:none}</style> Deklarasi Petani dan Pemangku Kepentingan: Bukti Nyata Gotong Royong Dorong Sawit Berkelanjutan - Lingkar Temu Kabupaten Lestari
News • Press Release

Deklarasi Petani dan Pemangku Kepentingan: Bukti Nyata Gotong Royong Dorong Sawit Berkelanjutan

August 31, 2023
Foto 1. Foto Bersama Peserta Rembug Tani Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia 2023.

Pada Kamis, 31 Agustus 2023, sebanyak 70 petani serta beberapa perwakilan stakeholder pemerintah maupun mitra pembangunan, mendeklarasikan komitmen bersama pengembangan portofolio hilirisasi kelapa sawit berkelanjutan untuk mempercepat insentif dan manfaat bagi petani kecil.

Kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi perekonomian negara dan masyarakat. Dari total luas lahan sawit 16,38 juta hektar di Indonesia, porsi 42 persen lahan adalah perkebunan rakyat. Dengan produksi yang mencapai skala besar seperti ini, perkebunan kelapa sawit telah bertransformasi menjadi komoditas yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, sektor ini juga menjadi penyumbang devisa non-migas yang signifikan bagi negara. Tak hanya itu, perkebunan kelapa sawit juga berperan sebagai bahan baku penting dalam pengembangan berbagai industri pengolahan.

Namun, meskipun Indonesia berhasil mencapai posisi produsen terbesar kelapa sawit di dunia, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah masalah over supply, di mana produksi yang besar tidak sejalan dengan perkembangan pasar yang lambat. Di samping itu, sektor kelapa sawit Indonesia juga menghadapi hambatan dalam negosiasi dengan negara-negara pembeli seperti Eropa dan Amerika. Khususnya dengan adanya peraturan EUDR, komoditas sawit Indonesia dan produk turunannya harus memastikan bahwa pengelolaan kebun sawit dan produksi minyak sawit sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan khususnya sebagai komoditas yang bebas deforestasi.

Salah satu upaya memastikan percepatan upaya  pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan dan bebas deforestasi adalah dengan memastikan kebijakan insentif publik maupun pendanaan dan investasi swasta dapat diakses dan disalurkan ke petani kecil sawit berkelanjutan.  Isu pendanaan dan komitmen bersama percepatan ini dibahas dalam Rembug Tani Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia 2023, yang digelar pada 31 Agustus hingga 2 September 2023 di Jakarta. Dalam Rembug ini, terdapat Dialog Kebijakan bertajuk “Model Insentif dan Pendanaan untuk Penguatan Sawit Rakyat Berkelanjutan di Daerah” yang menjadi wadah tukar informasi dan sarana pembelajaran bersama.

Foto 2. Sesi III Dialog Kebijakan Membahas Model Insentif dan Pendanaan untuk Penguatan Sawit Rakyat Berkelanjutan.

Pada kesempatan ini, kebijakan insentif publik melalui Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit yang dilandasi oleh PP No. 38 tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dijelaskan oleh Mariana Dyah Savitri, Ketua Tim Dana Bagi Hasil Non Sumber Daya Alam, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. “Dana Bagi Hasil terdiri atas alokasi formula dan alokasi kinerja. Alokasi formula menggunakan variabel antara lain luas lahan sawit dan produktivitas CPO. Alokasi kinerja menggunakan variabel ketersediaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan dan penurunan tingkat kemiskinan.”

Alokasi kinerja juga bertujuan untuk mendorong pengelolaan lahan yang lestari, melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Saat ini DBH Sawit yang dianggarkan untuk 2023 adalah sebesar Rp3,4 trillun, lanjut Vitri. Pembagian DBH sawit diatur 20 persen untuk provinsi, 60 persen untuk kabupaten/kota penghasil, dan 20 persen untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan penghasil sawit.

Dalam kesempatan ini pula, Mansuetus Darto selaku Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), menyampaikan inisiatif SPKS untuk mendorong insentif non publik bagi petani kecil. “SPKS baru saja meluncurkan inisiatif Yayasan Petani Pelindung Hutan (Farmers For Forests Protection Foundation atau 4F). Salah satu tujuannya untuk mendukung konservasi hutan serta praktik yang bertanggung-jawab dan bebas deforestasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan masyarakat lokal,” ucapnya. Selain melalui 4F, insentif non publik juga bisa didapatkan dengan model investasi berbasis portofolio.

Dari sisi kabupaten, sebagai salah satu pendiri Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Kabupaten Siak telah berkomitmen mendorong upaya peningkatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan di bawah payung kebijakan Siak Hijau.  Seperti yang dituturkan Budhi Yuwono, PLT Kepala Bappeda dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. “Saat ini Siak telah memiliki Siak Sustainable Investment Outlook di mana sawit berkelanjutan merupakan salah satu portfolio komoditas unggulan dengan potensi investasi sebesar USD 9,3 Juta.”

“Inisiatif Sawit Berkelanjutan  didorong oleh perusahaan sawit di hilir yang mencari sumber minyak sawit dari Siak, bekerja sama dengan sektor pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencapai produksi minyak sawit berkelanjutan yang lebih efektif melalui kolaborasi multi pemangku kepentingan dengan target peningkatan produktivitas 10.000 petani melalui produktivitas CPO maupun inovasi produk hilirisasi, mengurangi laju deforestasi sebesar 6,6 persen dan melindungi 310.000 hektar  kawasan hutan dan gambut yang tersisa, dan 20.000 hektar lahan gambut di perkebunan rakyat dari resiko kebakaran kerusakan lahan.” terangnya.

Dialog Publik ditutup dengan deklarasi komitmen bersama antara 70 petani, SPKS dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari yang diwakili oleh pemerintah kabupaten Siak untuk pengembangan portfolio hilirisasi sawit rakyat di area pengelolaan sawit yang bersinggungan dengan ekosistem bernilai konservasi tinggi maupun bernilai karbon tinggi untuk dapat ditawarkan ke beberapa sumber insentif publik dan swasta yang diangkat dalam dialog kali ini. DItargetkan dalam periode satu tahun, minimal ada 1 portfolio hilirisasi dari kelompok petani kecil sawit berkelanjutan di area HCV dan HCS yang berjalan dan mendapatkan insentif publik ataupun swasta.