Kabar • Siaran Pers

Peran Penting Pemerintah sebagai Pembentuk Ekosistem Usaha untuk Ekonomi Lestari

September 16, 2022

Surabaya, 16 September 2022 – Dalam salah satu sesi side-event B-20 Indonesia yang berlangsung di Hotel Majapahit di Surabaya pada 16 September 2022, diselenggarakan diskusi bertajuk “Government As Capacity Enabler: Facilitating Ecosystems and Policies for Economic Growth” dengan tujuan untuk mengupas apa saja peran, tantangan dan progress pemerintah dalam memperkuat perdagangan, investasi para pelaku bisnis dalam rantai pasok global di tengah seruan bagi para pelaku usaha untuk semakin memperhatikan isu lingkungan dan sosial.

Diskusi ini terdorong dari tema besar pertemuan side-event B20 Indonesia yang diselenggarakan di tempat yang sama selama sejak 15-16 September 2022, yakni “Rantai Nilai Global dan Rantai Pasokan Berkelanjutan: Kapasitas dan Konektivitas”. Dalam diskusi B20 Indonesia ini, disampaikan bahwa dalam perkembangan terakhir, peningkatan kapasitas para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat dibutuhkan untuk mendorong kemajuan perekonomian indonesia. Namun melihat tantangan perubahan iklim dan tren investasi kepada bisnis yang mampu kontribusinya terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial semakin bertumbuh; maka disadari bahwa pemerintah perlu juga untuk mulai berfokus dalam menciptakan kerangka kebijakan dan ekosistem yang memperkuat kapasitas UKM dalam bertransformasi kepada bisnis lestari.

Mewakili salah satu pemerintah nasional yang hadir, Bapak Anang Nugroho selaku Direktur Pangan dan Agrikultur Bappenas, menjelaskan bahwa “Pemerintah nasional memiliki kemampuan untuk membuat sejumlah kebijakan yang mampu meyakinkan para investor global untuk berinvestasi di daerah. Dalam perkembangan terakhir, pemerintah nasional, utamanya BAPPENAS tengah menggunakan kekuatan ini untuk menyusun serangkaian kebijakan untuk mempermudah pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengukur keberhasilannya dalam memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Indikator keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi senjata untuk meyakinkan investor global dalam memberikan investasinya di daerah”.

Bapak Anang menjelaskan hal ini utamanya menjadi penting bagi pemerintah nasional, memperhatikan bahwa lebih dari 70% investasi berpusat di Jawa. Padahal, pulau-pulau lain di Indonesia memiliki segudang potensi, utamanya dalam mengakses pasar perdagangan emisi karbon yang semakin berkembang yang akan mampu menarik pendanaan dari kekuatan hutan-hutan konservasi Indonesia yang umumnya berlokasi di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua.

Sependapat dengan Bapak Anang, perwakilan mitra pembangunan seperti Yayasan Rumah Energi dan PISAgro mengamini pentingnya kehadiran pemerintah nasional dan daerah dalam memberikan kebijakan dan aturan yang mengakomodir pergerakan mitra pembangunan yang banyak mendampingi pelaku usaha dalam mentransformasikan usahanya menuju bisnis lestari. Bagi Ibu Rebbeka Angelyn, Executive Director Yayasan Rumah Energi, yang banyak bermitra dengan pemerintah dalam program biogas, saat ini YRE dapat melakukan banyak perubahan karena adanya kebijakan pengadaan barang dan jasa yang mendukung dan mengutamakan produk lokal. Saat ini Yayasan Rumah Energi telah mampu mendorong ratusan rumah tangga untuk menggunakan biogas dari kotoran hewan alih-alih dari gas, karena adanya dukungan dan penganggaran pemerintah terhadap program ramah lingkungan yang mengutamakan produk lokal.

Meski telah adanya upaya-upaya pengadaan kebijakan yang mendorong transformasi positif, disadari terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi pemerintah baik dari skala nasional maupun provinsi dan daerah. Mewakili pemerintah kabupaten, Bapak Mohamad Irwan selaku Bupati Sigi mengungkapkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah kabupaten untuk senantiasa menciptakan ekosistem yang mendukung untuk pertumbuhan ekonomi lestari. Sigi, yang lebih dari 70% wilayahnya terdiri dari wilayah konservasi harus mencari strategi untuk memaksimalkan kawasan produktifnya untuk mengembangkan ekonomi daerah. Salah satu strategi yang diambil adalah dengan mengeluarkan Perda Sigi Hijau – dimana kebijakan ini pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan UKM yang menghasilkan produk dan komoditas-komoditas ramah lingkungan seperti coklat dan kelapa yang diiharapkan mampu menjadi produk unggulan yang membawa nilai tambah sendiri di pasar domestik dan internasional.

Diprediksi, beberapa tahun ke depan peran pemerintah akan semakin sentral dalam memastikan terjadinya transformasi UKM lestari di Indonesia, di tengah tuntutan global yang mendorong seluruh bisnis untuk melakukan perubahan cepat untuk mencegah memburuknya perubahan iklim. Terlepas dari tuntutan perubahan tersebut, para panelis yang tergabung dalam diskusi juga melihat potensi yang besar bagi Indonesia untuk berprestasi dalam tahap global. Hal ini mengingat potensi Indonesia yang memiliki luasan hutan yang luas, serta meningkatnya jumlah UKM yang bergerak dalam kegiatan pelestarian. Menyambut potensi tersebut, Bapak Anang Nugroho kembali mendorong pemerintah dari berbagai level untuk mulai memperhatikan dan menghitung kontribusinya dalam keberlanjutan lingkungan, memperhatikan jumlah emisi yang dikeluarkan dan mempersiapkan kerangka kebijakan yang mendorong investasi lestari. Hal ini harus dimulai dengan mendorong transformasi UKM menuju bisnis lestari, dengan bekerja sama dengan mitra-mitra pembangunan yang mampu mempercepat perubahan.

Disisi lain, Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Bupati Sigi mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah kabupaten Sigi telah siap untuk mengikuti perubahan tatanan global menuju investasi lestari. Kabupaten Sigi sendiri telah membuat kebijakan Sigi Hijau yang mampu mendorong dan mengakomodir investasi di daerahnya untuk mencegah kebencanaan. Namun beliau merasa, pemerintah nasional masih terus harus bersiap untuk memberikan koridor peraturan yang jelas agar investasi hijau menjadi terarah dan mulai masuk ke daerah.

TENTANG KOALISI EKONOMI MEMBUMI

Sebuah gerakan bersama untuk mendorong tumbuhnya ekosistem investasi hijau untuk bisnis skala besar dan UMKM di Indonesia dengan kerjasama multipihak dan antar negara. Gerakan ini akan dinaungi oleh Deklarasi Bersama antara Pemerintah [Kementerian Investasi, Kementerian Koperasi UKM, SMESCO Indonesia, BAPPENAS & Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan] bersama asosiasi swasta dan komoditas [KADIN, APINDO, HIPPMI, PISAgro, CSP, SCOPI, SSI] dan Koalisi Mitra Pembangunan yang menunjukkan komitmen gotong-royong selama 5 tahun [2022 – 2026]. Hingga saat ini, Koalisi Ekonomi Membumi memiliki lebih dari 24 anggota mitra organisasi pembangunan yaitu: Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), ANGIN, APINDO UMKM, APKASI, ASYX Holdings, CDP, Cleanomic, CSP Indonesia, DENTONS HPRP, EcoNusa Foundation, Ecoxyztem Venture Builder, Entrepreneurs Organisation Indonesia East,, Greenhope, GRI, HIPMI Jakarta, Idelaju, Impact Hub Jakarta, Instellar, Katalys Partners, Keraton surya negara sanggau, Kopernik, Krealogi, KUMPUL, Lestari Capital, Lingkar Temu Kabupaten Lestari, Paloma Sjahrir Foundation, Pandegha Agrahita Loka, PISAgro, PLUS, Pratisara Bumi Foundation, SCOPI, SKSG Universitas Indonesia, Social Corporate Law Society (SOCOLAS), Social Innovation Acceleration Program (SIAP), Spice Land Indonesia, Stockholm Environment Institute, Supernova Ecosystem (Konstelasi & Equatora), Swadaya.id, Systemiq, Tanah Air Lestari, Traction Energy Asia, Tropical Landscapes Finance Facility, ukmindonesia.id, Universitas Widya Kartika Surabaya, YAYASAN INISIATIF DAGANG HIJAU (IDH), Yayasan Madani Berkelanjutan, Yayasan Strategi Konservasi Indonesia (Conservation Strategy Fund – CSF), Yayasan Rumah Energi.

Kontak Media: