<style>.lazy{display:none}</style> Indonesia Umumkan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan di B20 Investment Forum - Lingkar Temu Kabupaten Lestari
News • Press Release

Indonesia Umumkan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan di B20 Investment Forum

November 11, 2022

Bali, 11 November 2022 – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional/BAPPENAS) dan Kementerian Investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM), didukung Koalisi  Ekonomi Membumi (KEM), mendorong kesiapan daerah dengan cara menyiapkan sebuah model yang diharapkan  dapat menarik investasi, yang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan dan lebih bertanggung jawab. Model  dalam bentuk platform elektronik yang disebut Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan yang saat ini dikembangkan  pemanfaatannya untuk sektor perkebunan ini, diperkenalkan secara resmi hari ini dalam kesempatan B20  Investment Forum, yang merupakan side event resmi G20 yang diselenggarakan di Bali oleh Indonesia sebagai tuan  rumah. Indikator ini relevan bagi Kementerian Investasi/BKPM yang sedang menyiapkan dan membangun pipeline  bagi investasi hijau berkelanjutan dari hulu ke hilir.  

Dr. Indra Darmawan, MSc., Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi (BKPM), pada  kesempatan tersebut menyampaikan bahwa informasi yang akan disediakan oleh platform Yurisdiksi Berkelanjutan  yang dibangun oleh BAPPENAS itu, dapat menjadi rujukan bagi pengembangan Peta Peluang Investasi selanjutnya  yang saat ini sudah memiliki 47 proyek usulan. Kedepannya, Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan akan digunakan untuk  menjadi ‘alat’ kurasi untuk menentukan peta peluang investasi berkelanjutan di daerah yang sudah terjamin  kelestariannya, dan layak untuk diikutsertakan dalam kegiatan perdagangan internasional. Selain itu, BKPM bersama  KADIN dan Koalisi Ekonomi Membumi yang terdiri dari 49 organisasi telah menyiapkan Panduan Investasi Lestari  yang akan diluncurkan dan dapat digunakan oleh usaha mulai yang dari berskala mikro hingga berskala besar sebagai  bentuk kesiapan pelaku usaha untuk mendorong investasi berkelanjutan.  

Upaya tersebut tidak lepas dari agenda besar pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dr. Vivi  Yulaswati, MSc., Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan  Nasional/BAPPENAS menyatakan, “Peluang investasi yang berkelanjutan ini dapat turut mempercepat tercapainya  berbagai butir TPB, antara lain mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, menghapuskan kelaparan, serta  tentunya meningkatkan pertanian berkelanjutan. Seiring dengan terbukanya peluang investasi, daerah perlu  meningkatkan daya produksi dan daya saing, agar mampu menjawab kebutuhan pasar global. Tentunya dilakukan  secara inklusif dan tetap menjaga kelestarian alam, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang  berkelanjutan.” 

“Untuk itu, maka kualitas tata kelola ruang dan lahan secara lebih berkelanjutan perlu menjadi perhatian lintas  sektor. Oleh karenanya, BAPPENAS merancang indikator yang dapat mengukur praktik perkebunan yang  berkelanjutan dengan berbasis yurisdiksi, sebagai sarana untuk meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam  mengelola komoditi dan bahan pangan lokalnya secara lestari,” jelas Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, MEM,  

Plt. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Anang  menguraikan, indikator ini dapat digunakan untuk dua tujuan utama. Pertama, sebagai sebuah indikator dari  pemerintah nasional yang membantu menerjemahkan kebutuhan pasar global; kedua, berfungsi sebagai ‘alat’ bagi  daerah agar dapat mempromosikan portofolio-nya sehingga dapat mengakses investasi berkelanjutan.

Terdapat delapan kabupaten yang telah menunjukkan minatnya untuk memanfaatkan instrumen ini dan bertekad  untuk mempraktikkan tata kelola sektor perkebunan secara lebih lestari. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah  Aceh Tamiang, Kapuas Hulu, Kotawaringin Timur, Kutai Timur, Sanggau, Seruyan, Siak, dan Sigi, yang juga hadir dalam  gelaran B20 dan mengukuhkan komitmennya.  

Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan dari berbagai mitra pembangunan dalam pengembangan Indikator  Yurisdiksi Berkelanjutan tersebut, salah satunya Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Brian  Dusza, Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia menyampaikan, “Dengan adanya komitmen yang tegas  dan aksi yang terukur terhadap keberlanjutan lingkungan, tata kelola, sosial, dan ekonomi di daerah, akan membantu  untuk menarik impact investor. Amerika Serikat, melalui USAID, mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk  membangun dan memperluas rantai pasok hijau di Indonesia, juga untuk memfasilitasi investasi hijau potensial dari  Amerika Serikat dan tempat lainnya.” 

Henriette Faergemann, Konselor Pertama untuk Lingkungan dan Aksi Iklim, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia,  menyambut hangat peluncuran ini. “Uni Eropa sangat mendukung upaya BAPPENAS dan Kementerian Investasi  dalam menyediakan informasi pada tingkat kabupaten mengenai pembangunan berkelanjutan yang ramah  lingkungan serta inklusif. Secara khusus, Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piket, senang dapat bergabung bersama  Menteri PPN/BAPPENAS, Suharso Monoarfa, dalam seremoni serah terima platform data kepada Pemerintah  Indonesia di akhir tahun lalu yang dapat dimanfaatkan guna membantu pencapaian SDGs. Kami bertekad untuk terus  mendukung Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan dan meningkatkan kerjasama dalam konteks rantai pasok  komoditas global.” 

Tersedianya Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan Sektor Perkebunan dan Peta Peluang Investasi Regional, diapresiasi  dan juga didukung oleh kelompok pelaku usaha. Insan Syafaat, Executive Director PISAgro (Partnership for  Indonesian Sustainable Agriculture) menyampaikan, “Dunia usaha terus mendorong komitmen-komitmen tingkat  tinggi menjadi aksi nyata dalam rantai nilai bisnis yang lebih berkelanjutan. Melalui platform Indikator Yurisdiksi  Berkelanjutan, pelaku usaha dapat mengetahui komitmen dan kinerja berkelanjutan di suatu daerah, termasuk  rantai pasoknya. Selanjutnya, Insan mengatakan, “Keberadaan indikator seperti ini akan mendorong pemerintah  daerah untuk menyediakan kondisi pemungkin (enabling environment) bagi terlaksananya komitmen-komitmen  keberlanjutan pihak swasta”. 

***** 

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: 

Gita Syahrani 

+62 818 020 000 25 

gita.syahrani@kabupatenlestari.org 

Koalisi Ekonomi Membumi/Lingkar Temu Kabupaten Lestari

Press Release Lainnya

Press Release

Protecting nature by supporting Indonesia’s farmers and food artisans – Terratai and Javara Forge Strategic Partnership to scale Sustainable Food Biodiversity Value Chain

January 25, 2024

Press Release

Nature-Based Innovation: Nine Member Districts of LTKL Gearing Up for the Global Market

November 23, 2023

Press Release

Deklarasi Petani dan Pemangku Kepentingan: Bukti Nyata Gotong Royong Dorong Sawit Berkelanjutan

August 31, 2023
Optimized with PageSpeed Ninja