<style>.lazy{display:none}</style> Bangkitnya Kabupaten Melalui Investasi Hijau - Lingkar Temu Kabupaten Lestari
News • Press Release

Bangkitnya Kabupaten Melalui Investasi Hijau

July 20, 2022

Jakarta, 20 Juli 2022 – Dalam rangka mempromosikan komoditas dan potensi dari kabupaten  seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama  dengan kaukus pembangunan lestarinya yaitu Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)  menyelenggarakan “Executive Dialogue: Daerah Bangkit Melalui Kemudahan Investasi Hijau  Indonesia”. Agenda ini diadakan khususnya dalam rangka menyongsong perhelatan G20 di  Indonesia yang akan menjadi momen bagi APKASI dan LKTL untuk berkontribusi membantu  upaya peningkatan daya saing daerah dan meningkatkan kapasitas daerah agar lebih mampu  mengakses peluang insentif pendanaan dan investasi hijau yang berguna untuk  pengembangan daerah secara lebih berkelanjutan.  

Executive dialogue yang diselenggarakan pada Rabu, 20 Juli 2022 ini merupakan rangkaian  dari kegiatan APKASI Otonomi Expo 2022 di Jakarta Convention Center (JCC). Salah satu sesi  acara tersebut dilaksanakan bersama forum aksi kolektif yurisdiksi (Jurisdiction Collective  Action Forum – JCAF), mempertemukan perwakilan kabupaten-kabupaten dan pihak lintas  sektor untuk berbagi pengalaman tentang gotong-royong membangun ekosistem pemungkin  berdasarkan praktik terbaik yang efektif untuk memajukan yurisdiksi. Para narasumber  berbagi pengalaman membahas prioritas strategi untuk mempromosikan potensi komoditas  unggulan di tingkat yurisdiksi kabupaten/kota dan pengembangan pendanaan/investasi  berkelanjutan. 

Adnan Purichta Ichsan, Bupati Gowa sekaligus Sekjen APKASI, pada paparannya  menyampaikan, “Di tingkat global kami melihat bahwa pembahasan tentang investasi hijau  telah berkembang sebagai konsep pemulihan ekonomi dengan lebih baik, sekaligus  berkelanjutan. Kami sangat mendukung diskusi seperti ini, karena membantu memperluas  wawasan kami dan lebih terarah untuk melengkapi diri terhadap potensi investasi hijau yang  masuk ke daerah. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.” Membawa isu yang  sama, saat ini, kabupaten juga sedang mempersiapkan diri untuk berpartisipasi pada  perhelatan KTT G20 presidensi Indonesia.  

Menyongsong perhelatan G20, Kementrian Investasi/BKPM juga menyusun Panduan  Investasi Berkelanjutan (Sustainable Investment Guidance – SIG) berdasarkan standar  Environment, Social, Governance (ESG). ESG merupakan panduan bagi industri di Indonesia  dalam menjalankan proses kegiatan usahanya, sekaligus meningkatkan kapasitas dan daya  saing merespon kebutuhan pasar.  

Indra Darmawan selaku Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian  Investasi/BKPM memaparkan bahwa ada 47 proyek investasi berkelanjutan senilai Rp150 triliun (USD 10 milyar) yang telah dipetakan untuk memudahkan investor untuk mengambil  keputusan dalam berinvestasi di Indonesia. Proyek-proyek ini telah dituangkan dalam “Peta  Peluang Investasi” yang dapat memberi gambaran komprehensif bagi investor.  

“Secara bersamaan, kami juga bermitra dengan rekan-rekan dari Koalisi Ekonomi Membumi  membuat panduan Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk memastikan agar  investasi yang masuk ke Indonesia dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan UMKM dengan 

melalui gerakan kolektif untuk mendorong pertumbuhan ekosistem investasi hijau skala  besar dan UMKM di Indonesia. Setidaknya dalam lima tahun ke depan, terdapat setidaknya  100 bisnis berkelanjutan dalam berbagai skala yang terkait dengan yurisdiksi dengan  hutan/gambut/ekosistem penting dan dapat meningkatkan investasi setidaknya 200 juta  USD,” tambahnya. 

Shinta Kamdani selaku Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Luar  Negeri, KADIN turut mendukung proyek investasi berkelanjutan, “Sejalan dengan  Kementerian Investasi, KADIN tentunya mendukung proses business-matching yang akan  dilaksanakan pada Forum Bisnis dalam rangkaian acara B20. Sesuai dengan prinsip inklusivitas  yang diusung B20 Indonesia, kami ingin agar pertumbuhan green business nantinya bisa  memberi ruang luas tidak hanya bagi perusahaan skala besar tetapi juga UMKM baik di pusat  mau pun daerah. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi hijau yang didorong sektor bisnis  akan menciptakan ketangguhan perekonomian karena keterlibatan UMKM menjadi  perhatian besar B20 Indonesia.” 

Dari sisi swasta, Nurdiana Darus, Head of Corporate Affairs & Sustainability Unilever Indonesia  menyatakan, “Kami mendukung upaya terciptanya investasi hijau di tingkat kabupaten. Bagi  kami, penting bagi kabupaten memiliki strategi penerapan praktik hijau yang tidak hanya baik  bagi lingkungan tetapi juga masyarakat luas. Dalam upaya memperoleh bahan baku, kami  mendorong para pemasok untuk turut menerapkan praktik bisnis yg berkelanjutan, termasuk  para pemasok kami yg tersebar di banyak kabupaten di Indonesia. Upaya menerapkan praktik  yang berkelanjutan sejalan dengan strategi keberlanjutan kami yang dinamakan Unilever  Compass.” 

Bupati Kabupaten Siak, Alfedri pada paparannya menyampaikan, “Kabupaten Siak terus  mengembangkan skema pendanaan inovatif sebagai pengejawantahan Siak Hijau. Salah satu  Langkah yang kami ambil adalah membuat Siak Jurisdictional Investment Outlook 2022:  Commodity Conservation and Collaboration, sebagai etalase penghubung bagi Kabupaten Siak  kepada investor pendanaan hijau. Ini dapat terjadi semangat kolaborasi multipihak baik dari  Pemkab, masyarakat, dan swasta dengan semangat menjaga lingkungan dan meningkatkan  kesejahteraan masyarakat luas.” 

Pada akhir sesi executive dialogue juga dilakukan soft launching Indeks Daya Saing Daerah  Berkelanjutan (IDSDB). Menurut Herman Suparman selaku Direktur Eksekutif KPPOD  sekaligus Koordinator Konsorsium Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, program Indeks  tersebut dirancang sebagai wujud kolaborasi multipihak untuk mendorong percepatan  implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon di daerah. IDSDB  diharapkan dapat berlaku sebagai salah satu landasan dalam pola pembangunan nasional dan  daerah, maupun acuan insentif publik dan non-publik bagi daerah yang telah lebih maju  dalam praktik keberlanjutan. 

“IDSDB dipertajam dengan melengkapi variabel yang secara langsung dapat menunjukkan  sejauh mana prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon diterapkan oleh daerah.  IDSDB diharapkan menjadi landasan dalam pola pembangunan nasional dan daerah, maupun acuan insentif publik dan non-publik bagi daerah yang telah lebih maju dalam praktik  keberlanjutan,”tuturnya. 

Selain executive dialogue, juga dilaksanakan kegiatan Coaching Clinic. Dengan kombinasi  metode Human Library (Pustaka Cerita), Diskusi Kelompok dan Kertas Kerja Interaktif,  kegiatan ini terbagi dalam 3 breakout room, yakni Klinik Peningkatan Kapasitas: Akses Insentif  Daerah (Publik & Non-Publik), Klinik Peta Peluang Investasi Hijau di Kabupaten, dan Klinik  Peningkatan Kapasitas Pencegahan Kebencanaan dan Peningkatan Ketangguhan. Melalui  kegiatan klinik konsultasi dan peningkatan kapasitas ini, daerah juga berkesempatan untuk  berjejaring dan mendengar langsung dari praktisi dan ahli. Maka kesempatan dan peluang  untuk peningkatan kapasitas daerah, pemetaan potensi investasi di daerah, dan bermitra  dengan praktisi dapat tercapai, khususnya dengan penekanan pada investasi yang ramah  lingkungan dan berdampak sosial.  

Kontak Media: 

Janne Siregar |+62 812-8365-6380| janne@tropicalforestalliance.org 

Tropical Forest Alliance  

Rhema Wijaya | +62 813-2043-4600 | rhema@kabupatenlestari.org 

Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari 

TENTANG LINGKAR TEMU KABUPATEN LESTARI 

Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) adalah asosiasi pemerintah kabupaten di bawah Asosiasi Pemerintah Kabupaten  Seluruh Indonesia (APKASI) yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah kabupaten demi mewujudkan pembangunan lestari  yang menjaga lingkungan dan menyejahterakan masyarakat lewat gotong royong. LTKL merupakan kaukus pembangunan  lestari dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI) yang berdiri sejak bulan Juli 2017. Saat ini, LTKL  memiliki 9 kabupaten anggota (Siak, Musi Banyuasin, Sintang, Sigi, Gorontalo, Bone Bolango, Aceh Tamiang, Sanggau, dan  Kapuas Hulu) di 6 provinsi di Indonesia dan bekerja berdampingan dengan 26 jejaring mitra multipihak.  

TENTANG KOALISI EKONOMI MEMBUMI 

Sebuah gerakan bersama untuk mendorong tumbuhnya ekosistem investasi hijau untuk bisnis skala besar dan UMKM di  Indonesia dengan kerjasama multipihak dan antar negara. Gerakan ini akan dinaungi oleh Deklarasi Bersama antara  Pemerintah [Kementerian Investasi, Kementerian Koperasi UKM, SMESCO Indonesia, BAPPENAS & Kementerian Lingkungan  Hidup & Kehutanan] bersama asosiasi swasta dan komoditas [KADIN, APINDO, HIPPMI, PISAgro, CSP, SCOPI, SSI] dan Koalisi  Mitra Pembangunan yang menunjukkan komitmen gotong-royong selama 5 tahun [2022 – 2026]. Hingga saat ini, Koalisi  Ekonomi Membumi memiliki 24 anggota mitra organisasi pembangunan yaitu: Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL),  Platform Usaha Sosial (PLUS), Instellar, ANGIN, Supernova, ASYX, CDP, Pratisara Bumi Foundation, IDH, Yayasan Rumah  Energi (YRE), CSP, PISAgro, Econusa, GRI, Swadaya, Tanah Air Lestari (TAL), SCOPI, Systemiq, Impact Hub, Pandhega, SIAP,  UKMIndonesia.id, Stockholm Environment Institute (SEI) dan KUMPUL. 

TENTANG INDEKS DAYA SAING DAERAH BERKELANJUTAN 

Program Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) dirancang sebagai kolaborasi multipihak untuk mendorong  percepatan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon di daerah. Program ini secara garis besar  terdiri atas tiga kegiatan utama yaitu penyusunan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB), pengarusutamaan narasi  berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Konsorsium pengusung yang terdiri atas Komite Pemantauan  Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Terra Komunika, dan Kinara Indonesia, didukung oleh Komite pengarah IDSDB dan  para ahli (sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola) yang terdiri atas unsur pemerintah nasional (Sekretariat SDGs  Bappenas, Kemenko Perekonomian, Ombudsman RI), asosiasi pemerintah daerah (APKASI), akademisi dan lembaga riset  (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Prasetya Mulya, APINDO Research Institute), dan mitra  pembangunan (Lingkar Temu Kabupaten Lestari, ANGIN, FITRA, Traction Energi Asia, CDP, SMI).