PROGRAM REGULER SEKRETARIAT


Masterclass Investasi Lestari

Masterclass Investasi Lestari adalah program pelatihan bertahap yang dirancang untuk mendukung pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan dalam mempersiapkan portofolio investasi berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Seri komoditas adalah topik pertama yang dijalankan mulai tahun 2018, yang ditujukan khusus untuk menerjemahkan kebutuhan investasi kabupaten dalam proses transformasi komoditas yang dianggap strategis bagi kabupaten. 7 komoditas prioritas tersebut adalah karet, kakao, kopi, rempah, kelapa, hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan sawit. 

Peserta program adalah pemerintah kabupaten dengan komitmen yang kuat untuk mencapai visi kabupaten lestari, utamanya pendiri dan anggota Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL). Di penghujung program, portofolio investasi tersebut akan dipaparkan pada forum yang terdiri dari calon investor/buyer/mitra yang siap mendukung berbagai tipe investasi yang dibutuhkan oleh kabupaten. Elemen kunci portofolio investasi lestari yang disusun harus memuat aspek (i) Rencana Investasi Lestari, (ii) Indikator Kinerja Kunci, (iii) Kebijakan & Peraturan Pendukung, dan (iv) Narasi Latar Belakang Investasi. Seri berikutnya yang akan dijalankan pada tahun 2019 dan 2020 adalah Ecotourism dan Energi Terbarukan. 

Infosheet Masterclass Seri Komoditas (Unduh File)


Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD)

Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) merupakan sebuah sintesa dari kebijakan nasional dan Kerangka berbasis pasar seperti (i) RSPO P&C, (ii) Global SDGs Indicator, (iii) TERPERCAYA – INOBU, (iv) Sustainable Landscape Rating Tools – CCBA dan (v) Verified Sourcing Area (VSA) untuk peningkatan produktivitas komoditas lestari, yang diselaraskan dengan kebijakan di daerah. Tujuan utama dari KDSD adalah menyederhanakan proses pengukuran dan pelaporan pada kabupaten anggota LTKL. 

Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) mengkontekstualisasikan transformasi rantai pasok pada komoditas terkait (kakao, kelapa, kelapa sawit, karet, rempah, kopi dan hasil hutan bukan kayu), menjadi suatu objek penilaian untuk membuktikan kredibilitas pemerintah daerah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Selain itu, kriteria kredibilitas ditranslasikan menjadi beberapa elemen kunci – yaitu (i) Perencanaan dan Penetapan Tujuan, (ii) Ketangguhan Ekonomi, (iii) Ketangguhan Sosial, (iv) Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, dan (v) Insentif untuk masyarakat di kabupaten. Elemen tersebut dimasukkan sebagai lima aspek yang terangkum dalam 18 Indikator sebagai sistem kerangka untuk menilai perkembangan kabupaten berdasarkan perencanaan dan kinerja pengelolaan. 

Rapat Umum Anggota LTKL 2019 telah memutuskan empat (4) kabupaten anggota yang berkomitmen secara sukarela untuk menjadi kabupaten perintis Kerangka Daya Saing Daerah, yaitu Kabupaten Siak, Musi Banyuasin, Sintang dan Gorontalo. Hingga bulan Juli 2019, Sekretariat LTKL sedang melakukan finalisasi Mean of Verification (MoV) Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD). Jika Anda tertarik dengan kerangka pengukuran yurisdiksi berkelanjutan, silakan menghubungi Sekretariat LTKL untuk memberikan komentar atau pandangan Anda 


Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat merupakan program untuk mendukung narasi lestari melalui inisiatif kuliner lestari, oleh-oleh lestari dan wisata lestari di kabupaten LTKL. Program ini mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi kabupaten lestari di kabupatennya masing-masing. Program ini adalah bentuk insentif nyata untuk masyarakat atas inisiatif lestari yang dijalankannya.

Kabupaten anggota LTKL telah berkomitmen untuk meningkatkan daya saing daerahnya melalui inisiatif lestari ini. Eksplorasi bahan-bahan makanan, minuman, maupun produk olahan yang bahan bakunya berasal dari hutan hingga menyediakan jasa wisata yang berkelanjutan merupakan kunci dari program ini. Inisiatif lestari kabupaten ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan ekonomi lokal yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.


Program Hukum dan Kebijakan

Program hukum dan kebijakan bertanggung jawab melakukan analisis terhadap berbagai peraturan dan kebijakan Nasional selanjutnya menyusun kertas kebijakan berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan yang saat ini dikembangkan oleh kabupaten anggota Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Berperan aktif dalam melakukan penelitian isu hukum yang berhubungan dengan visi dan misi Lingkar Temu Kabupaten Lestari serta menjadi penghubung dengan berbagai kepentingan dalam mengimplementasikan kerangka kerja dan program.