PUPL, Gotong Royong di Aceh Tamiang

PUPL, Gotong Royong di Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang yang berada di tepi ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser mempunyai peran penting dalam menghapus produksi komoditas yang tidak berkelanjutan dan degradasi hutan. Begitu juga peran komunitas di Aceh Tamiang untuk mendorong pengelolaan lanskap berkelanjutan. Untuk melakukan koordinasi lintas sektor dalam upaya mewujudkan pengelolaan lanskap berkelanjutan tersebut dibutuhkan suatu wadah atau forum para pihak untuk melakukan komunikasi dan koordinasi. Maka, dibentuklah forum Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) di Aceh Tamiang.

“Definisi pengelolaan lanskap secara berkelanjutan berbasis komunitas dari perspektif Aceh Tamiang adalah proses harmonisasi antara kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kepentingan perlindungan hutan dengan aliran sungai,” ujar Izuddin Idris, Praktisi PUPL dalam webinar yang diadakan CIAPSDCC yang diadakan pada 2 Juli 2020 secara daring.

Izuddin Idris juga menjelaskan mengenai tiga target utama dari PUPL, yaitu sebagai pusat data perkebunan berkelanjutan, sebagai pusat pengembangan investasi perkebunan, dan sebagai pusat pengembangan. Selain itu PUPL menjalankan program Verified Sourcing Area (VSA) yang memiliki target keseimbangan bisnis berkelanjutan, memastikan petani menjalankan bisnis berkelanjutan, dan kepastian hukum terhadap penguasaan lahan yang berada di pinggiran hutan.

Selain Izuddin Idris, webinar CIPASDCC yang bertema “The Role of Communities to Promote Sustainable Landscape Management in Times of COVID-19” ini juga menghadirkan pembicara Ir. Wiratno, M.Sc, Direktur Jenderal Sumber Daya Alam dan Konservasi Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia; Dr. Albertus Hadi Pramono, Coordinator of Community Landholders Center I-SER, Universitas Indonesia; dan Maggie Muurmans, Ph. D. (Cand), peneliti dari Griffith University. Selain itu, webinar yang dihadiri oleh 700 peserta ini dipimpin oleh Gita Syahrani, Direktur Eksekutif Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL); dan dibuka oleh Prof. Caitlin Byrne, Direktur Griffith Asia Institute, Griffith University.

Dalam pidato pembukanya, Caitlin menyatakan pentingnya kreativitas pemerintah di semua tingkatan untuk melibatkan masyarakat dalam dialog dan proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Namun, ini bukan hanya kewajiban pemerintah saja, masyarakat pun harus sadar dan terlibat. “Kita membutuhkan pergeseran dalam pola pikir di kedua belah pihak, menekankan pentingnya mendengar dan memahami serta dan kemauan untuk bekerja bersama guna mencapai hasil yang lebih baik dan lebih transparan bagi individu, masyarakat dan untuk kesejahteraan lingkungan kita. 

Pembicara pertama, Ir. Wiratno menyatakan bahwa mengelola kawasan konservasi bukan hanya fokus pada kawasan tetapi harus melampaui batas hingga mencapai wilayah desa serta wilayah atau negara apapun yang menjadi tetangga kita. “Kita harus menyelesaikan inti masalah dan potensi masalah ke depannya, bukan hanya sekedar menyelesaikan gejalanya saja. Harus mulai dibangun kesadaran menuju aksi kolektif berbasis sains, pengetahuan lokal dan kearifan di tingkat komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Harus berubah dari ego-system ke eco-system. Ini yang disebut sebagai Masyarakat 4.0 oleh Claus Otto Scharmer”, kata Ir. Wiratno.

Pembicara kedua, Dr. Albertus Hadi Pramono menekankan bahwa pengelolaan lanskap berkelanjutan adalah masalah kompleks yang tidak dapat diatasi oleh berbagai disiplin ilmu secara terpisah. Pendekatan semacam itu dapat menciptakan masalah lingkungan dan sosial yang merugikan dan cenderung tidak efektif terutama terkait biaya. Sebaliknya, SLM membutuhkan pendekatan transdisipliner di mana berbagai disiplin ilmu alam, ilmu sosial dan humaniora bekerja sama dalam menemukan solusi untuk masalah lingkungan. Dalam mengatasi masalah ini, para peneliti harus mengadopsi penelitian yang melibatkan, di mana mereka bekerja bersama dengan masyarakat, untuk memahami dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Pemerintah, universitas, dan lembaga penelitian harus menyediakan lingkungan yang kondusif dengan memberikan dukungan regulasi, kelembagaan, dan keuangan yang diperlukan.

Maggie Muurmans menyatakan bahwa untuk membangun jembatan antara masyarakat dan pemerintah kita harus menemukan apa yang kuat di masyarakat, bukan hanya apa yang salah. “Kita perlu menemukan cara untuk berkomunikasi dan terlibat lebih baik yang dimulai dengan saling mendengarkan. Ini bukan masalah "mereka melawan kita", kita perlu beralih ke kolaborasi yang lebih baik dan memahami kebutuhan satu sama lain untuk pengelolaan lanskap yang sukses”, kata Maggie.

Izuddin Idris menambahkan bahwa saat ini, terlihat potensi wisata cukup besar di area pinggir hutan, namun pada saat ini, belum cukup untuk memenuhi ekonomi masyarakat sekitar. Maka dari itu perlu dilaksanakan upaya yang berkonsentrasi pada bagaimana meningkatkan pendapatan petani di pinggir hutan dengan tetap mempertahankan luasan yang ada, sambil terus meningkatkan produktivitas mereka. Inilah yang tengah dilakukan oleh Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) di Aceh Tamiang. 

Gita Syahrani, pemimpin diskusi, menutup webinar dengan menyatakan bahwa ini merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan pengelolaan lanskap berkelanjutan melalui aksi kolektif lintas sektoral antara para pemangku kepentingan. Pembuatan kebijakan perlu didukung tidak hanya oleh penelitian dan data yang baik, tetapi juga oleh kepemimpinan masyarakat dan proses yang inklusif sehingga solusi yang disajikan dapat membawa dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang nyata.